aturan perjalanan dinas. Pencairan Biaya Perjalanan Dinas Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Sebelum Perjalanan Dinas No. aturan perjalanan dinas

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara,. Catatan: Untuk. beberapa ketentuan terkait biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2016; b. 2016/NO. Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan menjelaskan: Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 2. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Contoh surat tugas pemerintah daerah. 6. 000,00 dari total Cash Advance yang diajukan. 83/PMK. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Beleid ini berisi mengenai besaran biaya maksimal atau estimasi yang akan. 1272);. No. PERUBAHAN-KELIMA-ATAS-PERATURAN-GUBERNUR-NOMOR-1-TAHUN-2015-TENTANG-PERJALANAN-DINAS. Peraturan Menteri. 3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2021 TTG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, ASN, PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT, PHL,PTT DAN PIHAK YANG DIIKUTSERTAKANDILINGKUNGAN PEMKAB. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) MELEWATI BATAS KOTA Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, yang terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. PMK-164/PMK. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Namun peraturan mendasar yang umumnya sama adalah dari segi keperluan dan jarak tempuh yang dilakukan. 20. Dalam PMK yang diteken pada. Judul. Pasal 1. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI. Contoh 1: Erwin adalah seorang pejabat Kepala Kantor Instansi Vertikal eselon 2 di Provinsi Aceh, dimana kantor tersebut berkedudukan di Banda Aceh. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax/bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1 ) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang dibebankan pada APBD. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang. khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peijalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Waktu Kerja. Perlu untuk menjadi pemahaman bersama, bahwa dana yang digunakan atau dikelola atau yang dibahas pada setiap artikel yang kami buat adalah merupakan uang negara. bahwa dalam peraturan menteri keuangan nomorJAKARTA, KOMPAS. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara RepublikPMK-113/PMK. GO. ABSTRAK: bahwa untuk menyesuaikan perjalanan dinas agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013 Tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DewanPerjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 45 TAHUN 2019 tentang Peijalanan Dinas Bagi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. PERBUP Kab. Adapun beleid ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Contoh Surat Tugas Perjalanan Dinas – Mungkin kalian sering mendengar tentang perjalanan dinas, jika kalian bekerja disalah satu instansi pastinya pernah melakukan perjalanan dinas, tapi tahukah kalian kalau perjalanan dinas perlu surat perjalanan dinas?, Pengen tahu pengertian dan contoh surat perjalanan dinas yang baik dan benar, yuk intip di artikel ini. ID - Rincian nominal biaya Perjalanan Dinas PNS sesuai aturan terbaru 2023 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kini, dengan terbitnya PMK 72 2016, aturan main pembayaran uang makan bagi PNS yang menerima transport lokal semakin jelas, dan mereka tetap dapat menikmati uang makan mereka, dengan catatan mereka mengisi. Sebagai ruang lingkup, penelitian ini mengkaji pelaksanaan kebijakan standar biaya perjalanan dinas serta pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja K/L untuk tahun anggaran 2016. Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat; Mengingat : 1. 1 Efektivitas Kebijakan Perjalanan Dinas yaitu selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja, efisiensi belanja negara, serta akuntabilitas di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka perlu SBM PERJALANAN DINAS Definisi 01 Merupakan standar biaya yang terdiri dari transportasi, akomodasi, serta uang harian dan representasi (khusus untuk pejabat Es II ke atas. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat tugas lama ketempat tugas yang baru karena mutasi. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Editor: HAI. 5423); Permenkeu RI No. perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. TRIBUNPEKANBARU. 24. Beberapa peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas di antaranya: Peraturan Menteri Keuangan Nomo. 10,. RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan. Pengumandahan (Detasering); Editor Rizal Setyo Nugroho. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI. E. Tipe Dokumen. Dari kebijakan LKPP ini kemudian muncul aturan turunan dari setiap kementerian/lembaga dan pemda untuk pengaturan perjalanan dinas. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan,. PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang: bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. peraturan yang mengatur lebih detail terkait perjalanan dinas luar negeri bagi ASN dan pejabat daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar perjalanan dinas jabatan dalam negeri tersebut tetap dapat dilaksanakan, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. pergub. Mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013. perjalanan dinas oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD; e. Tahun Terbit. Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali; b. Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula. (3) Dalam hal Kendaraan Dinas digunakan untuk keluar kota, harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Judul. 24, BD. 06 Dec. a. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas diatur dalam Pasal 34 PMK 113/PMK. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga. JAKARTA, KOMPAS. 05 / 2014, Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. (2) Pembubuhan paraf. Baca juga: Sekjen KPK: Aturan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Menyesuaikan Peraturan Menkeu. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Download SBM 2022 Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Melalui aturan ini ditentukan batas tertinggi dan estimasi biaya perjalanan dinas (perdin) PNS yang ada diseluruh K/L baik di dalam maupun ke luar negeri. Kebijakan soal perjalanan dinas di masa pandemi ini tertuang dalam Surat. Pasal 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. Bukan tanpa sebab, Kurnia menilai pihak. perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; b. Paspor Dinas yang masih berlaku; d. Lewat aturan tersebut, pemerintah mengatur harga. Artinya, karyawan atau pejabat yang melakukan perjalanan dinas tidak diperbolehkan meninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : a. TINJAUAN PUSTAKA 2. decky firmansyah asikin. Biaya perjalanan dinas terdiri atas transport, uang harian, penginapan, representasi, biaya antigen/pcr, biaya menjemput/mengantar jenazah. Diketahui, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan perjalanan dinas PNS terbaru. Bisnis. 164/PMK. Luar Negeri. Keperluan sehari-hari tersebut terbagi ke dalam 3 bagian yaitu uang saku, uang makan, serta uang transport lokal (taksi, bus, dsb). (1)Perjalanan dinas termaksud padal pasal 1 ayat (1) peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu: a. U. TRIBUNJATENG. 02/2021 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022 Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/ TNI/ Pihak Lain dalam menjalankan. Aturan itu berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berikut contoh laporan perjalanan dinas yang dibuat menggunakan MS Word: 2. 05/2012 pasal 17 ayat 1 Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah. 2022/NO. Tematik. (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. ABSTRAK: CATATAN:Aturan baru itu dinilai telah mendegradasi nilai-nilai integritas KPK. 05/2012 TANGGAL 3 JULI 2012: PERATURAN. Foto : Unsplash/Burst. (2)Perjalanan pindah adalah perjalanan: a. Sebagai contoh, untuk DKI Jakarta, biaya penginapan pejabat negara atau pejabat eselon I sebesar Rp 8,72 juta, pejabat eselon II sebesar Rp 2,06 juta, pejabat eselon III atau golongan IV Rp 992. Sewa kendaraan dalam kota. Pelaksanaan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun memerlukan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan menjelaskan: Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Bahwa ketentuan Perjalanan Dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 60/PMK. P. 2. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, yaitu. diatur mengenai pedoman perjalanan dinas; b. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2022. Pelaksanaan perjalanan dinas pindah/mutasi dan pindah pensiun memerlukan surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bidang Hukum-Tempat Penetapan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 /PMK. 23, No. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. U. Aturan ini juga mengatur biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri yang disesuaikan berdasarkan provinsi dan tingkat jabatan. B. 19. 12. Liputan6. Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,. Aturan perjalanan dinas mengacu pada PMK 113/PMK. JAKARTA, KOMPAS. NOMOR 62/PMK. 1. Perdirjen Perbendaharaan No. E. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 02/2021 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkanJAKARTA, KOMPAS. Untuk penjelasan lebih detail terkait aturan ini, silahkan download di PMA 6 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA. (2) Perjalanan pindah adalah perjalanan: a. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. (2) Ketentuan mengenai. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Disebutkannya, pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas DPRD. Pasal 5 Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka: a. Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk. Satuan biaya yang dituliskan dalam aturan tersebut berupa uang makan, uang harian, uang transport pulang pergi, hingga biaya penginapan. (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Judul. 05/2007; 3. Direktori Alamat & Website Pemda Wilayah Kerja KPPN Makassar II. bahwa Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;. -. Perjalanan dinas pindah; Baca juga: Peraturan Honor Narasumber. perjalanan dinas luar daerah. Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi: a. Bahkan untuk perjalanan dinas ke luar negeri, PNS bisa mendapatkan diskon hingga 20 persen dari harga dasar untuk semua kelas. Aturan ini tertuang dalam SE No 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Covid-19.